Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat

Tugas & Fungsi

URAIAN TUGAS MASING-MASING PEJABAT STRUKTURAL SATPOL PP SESUAI DENGAN PERBUB NOMOR 2 TAHUN 2017:
Bagian Kesatu
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 155

  1. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yan mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta penanggulangan kebakaran.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta penanggulangan kebakaran; b. penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan penanggulangan kebakaran; c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketenteraman dan ketertiban umum dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati  peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan kepala daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas: a. merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran satuan; b. melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan satuan; c. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian; d. memimpin, mengkoordinasikan mengarahkan dan mengawasi unsur bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan; e. merumuskan petunjuk teknis penyelenggaran tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja; f.    Menyelenggarakan dan membina kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,  perlengkapan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas Satuan serta penanggulangan kebakaran; g. Menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran; h. melaksanakan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya; i. menyelenggarakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah serta peraturan kepala daerah; j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil skala Kabupaten; k. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran di Wilayah kabupaten Pakpak Bharat; l. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan aparat perlindungan masyarakat skala kabupaten; m. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian massa demonstrasi skala kabupaten; n. menyelenggarakan operasi penertiban dan pengendalian bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha lainnya yang tidak memiliki izin operasional; o. menyelenggarakan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; p. melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset-aset Negara dan pemerintah daerah; q. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; r. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; t. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; u. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan; v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bagian Kedua
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 156
(1)    Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Satuan Polisi Pamong Prajamempunyai fungsi:
a.    menyusun rencana program kerja dan kegiatan sekretariat;
b.    mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja sekretariat dan  Bidang;
c.    menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
d.    mengelola dan mengembangkan oerganisasi dan ketatalaksaaan serta peningkatan sarana dan prasarana;
e.    melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f.    melaksanakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan surat menyurat.
(3)    Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Satuan Polisi Pamong Prajamempunyai uraian tugas:
a.    membantu kepala satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
b.    memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
c.    menyusun rencana kerja sekretariat satuan polisi pamong praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d.    melaksanakan dan mengevaluasi urusan kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, perlengkapan, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
e.    mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya;
f.    mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat yang bersifat urgen kepada Kepala Satuan;
g.    mengkoordinasikan sasaran penyusunan renstra satuan polisi pamong praja;
h.    mengkoordinasikan penyusunan renja tahunan serta kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
i.    mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP, melaporkan kepada Kepala Daerah secara berkala melalui Kepala Satuan;
j.    mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blanko LHKPN dan LHKASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
k.    mengkoordinasikan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Kepala Satuan;
l.    mengkoordinasikan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Kepala Satuan;
m.    menyusun laporan pertanggungjawaban belanja, administrasi umum, belanja operasional dan pemelihraan belanja modal;
n.    menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
o.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
p.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
q.    membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
r.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
s.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
Pasal 157
(1)    Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, memberi  tugas dan mengawasi urusan administrasi umum dan kepegawaian.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian uraian tugas mempunyai:
a.    menyusun rencana kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan kepegawaian;
b.    melakukan inventarisasi barang dan aset Satpol PP;
c.    menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
d.    menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar, perpindahan (mutasi) perkawinan dan perceraian;
e.    mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi kesehatan;
f.    menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran belanja administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan belanja modal;
g.    menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepustakaan dan perjalanan dinas, dokumentasi keprotokalan dan humas;
h.    melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan kantor;
i.    mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
j.    membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
k.    melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
l.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
n.    membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SatuanPolisiPamong Praja melalui Sekretaris;
o.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
p.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 158

(1)    Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, memberi tugas dan mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanmempunyai uraian tugas:
a.    menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian;
b.    mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana stategis dan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja;
c.    menganalisa dan menyusun usulan program, rencanan kerja dan anggaran tahunan;
d.    menganalisa pedoman dan memfasilitasi penyusunan RKA, DPA, Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;
e.    mendistribusikan, memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai dan melaksanakan tugas;
f.    mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasaan;
g.    menganalisa permasalahan yang dihadapi untuk mencarikan solusi;
h.    mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
i.    mengendalikan administrasi program, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
j.    menghimpun, mengolah, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan statistik kegiatan;
k.    mengevaluasi bahan pelaksanaan program, kegiatan dan rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
l.    membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
m.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
o.    membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KepalaSatuan Polisi Pamong Praja Melalui Sekretaris;
p.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
q.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Perundang-Undang dan Peraturan Daerah
Paragraf 1
Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undang dan Peraturan Daerah
Pasal 159
(1)    Bidang Penegakan Perundang-Undang dan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan  dan mempertanggung-jawabkan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:
a.    perencanaan operasional kegiatan, urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah meliputi pembinaaan, penyuluhan dan pengawasan serta penyelidikan dan penyidikan;
b.    pelaksanaan tugas urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah meliputi pembinaan, penyuluhan dan pengawasan serta penyelidikan dan penyidikan;
c.    pengkoordinasian perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah meliputi pembinaaan, penyuluhan dan pengawasan serta penyelidikan dan penyidikan;
d.    pelaporan pelaksanaan tugas urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah meliputi pembinaaan, penyuluhan dan pengawasan serta penyelidikan dan penyidikan;
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)    Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah mempunyai uraian tugas:
a.    penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
b.    penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan  daerah;
c.    penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
d.    penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
e.    penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
f.    penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
g.    penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan  perundang-undangan daerah;
h.    penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan paeraturan perundang-undangan daerah;
i.    penetapan rumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
j.    mengusulkan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan pelatihan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
k.    mengevaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
l.    pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
m.    pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
n.    pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
o.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
p.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
q.    membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasat Pol PP;
r.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan;
s.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan Polisi Pamong Praja  atau atasan serta memberikan saran dan pertimbangan.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan
Pasal 160

(1)    Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturaan perundang-undangan daerah.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan adalah sebagai berikut:
a.    penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
b.    penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
c.    penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan peraturan perundang-undangan daerah;
d.    pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
e.    pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
f.    penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
g.    pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
h.    pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
i.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
j.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
k.    membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
l.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan;
m.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Pasal 161

(1)    Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas:
a.    penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
b.    pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah;
c.    pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggararan peraturan perundang- undangan daerah;
d.    penyusunan instruksi kerja pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
e.    pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaraan peraturan perundang- undangan daerah;
f.    pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
g.    pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
h.    pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i.    pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
j.    penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tugas PPNS;
k.    pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
l.    pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
m.    pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS;
n.    penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o.    pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
p.    pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
q.    pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan koordinator pengawas PPNS (Polri), Jaksa penuntut Umum dan Pengadilan Negeri;
r.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
s.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
t.    membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KepalaSatuan Polisi Pamong Praja melalui kepala Bidang;
u.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan  tugas kepada bawahan;
v.    melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang  Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Paragraf 1
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 162

(1)    Bidang Trantibum dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan Keamanan /Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Trantibum dan Linmas mempunyai fungsi:
a.    perencanaan operasional kegiatan, urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penyiapan bahan pembinaan dan program kerja;
b.    pelaksanaan tugas urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penyiapan bahan pembinaan dan program kerja;
c.    pengkoordinasiaan perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penyiapan bahan pembinaan dan program kerja;
d.    pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)    Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Trantibum dan Linmas mempunyai uraian tugas:
a.    menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang;
b.    melaksanakan patroli rutin dan patroli khusus;
c.    melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
d.    melaksanakan operasi penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur dan atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum (K-3);
e.    melaksanakan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum (K-3);
f.    melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum;
g.    melakukan pengamanan rumah dinas, aset daerah dan aset negara yang ada di daerah;
h.    melakukan koordinasi konsultasi dan kerjasama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Koordinator Pengawasan (Korwas) PPNS, jaksa penuntut umum (JPU), pengadilan negeri dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dan penanganan penyakit masyarakat;
i.    menjalin kerjasama dengan TNI dan Polri untuk melakukan penertiban;
j.    menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
k.    melakukan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelum dan sesudah pelaksanaan operasi penertiban;
l.    merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap pejabat negara atau daerah;
m.    melaksanakan fasilitasi dan mediasi kegiatan pengendalian ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
n.    melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
o.    menyiapkan pedoman mengenai penanganan masalah aktual mengganggu ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum;
p.    menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontijensi ketentraman masyarakat;
q.    menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan pengembangan sumber daya perlindungan masyarakat;
r.    memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
s.    mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan segala macam bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
t.    melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/peggunaan minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian, aksi premanisme, tindak penyelundupan peredaran uang palsu, eksploitasi anak di bawah umur;
u.    menghimpun bahan pelaksanaan perbantuan kegiatan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala desa serta kegiatan sosial kemasyarakatan di desa dan atau kelurahan;
v.    melaksanakan kerja sama latihan perlindungan masyarakat di lingkup tugasnya dengan instansi terkait;
w.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
x.    melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kinerja pegawai;
y.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan Polisi Pamong Praja  atau atasan serta memberikan saran dan pertimbangan.




Paragraf 2
Seksi Operasional dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 163
(1)    Sub Bidang Operasional dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok penanganan, penanggulangan dan pencegahan terhadap gangguan ketertiban dan keamanan;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
a.    penyusunan rencana dan program kerja seksi operasional dan pengendalian  Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
b.    pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan operasional dan pengendalian  Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
c.    pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasional dan pengendalian  Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
d.    pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
e.    pelaksanaan sosialisasi Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
f.    pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
g.    pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap aset daerah/negara;
h.    pelaksanaan operasional pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
i.    pelaksanaan pembinaan tugas bantuan Polisi pamong praja di wilayah kabupaten pakpak bharat;
j.    pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten pakpak bharat;
k.    pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait;
l.    pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
m.    pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n.    pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian  Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
o.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
p.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
q.    membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kasat melalui kepala bidang;
r.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan;
s.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 3
Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 164

(1)    Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, menjalin kerjasaman, melaporkan pelaksanaan tugas,  pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
a.    menyusun rencana dan program kerja seksi kerjasama dan perlindungan masyarakat;
b.    melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c.    melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
d.    melaksanakan   pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
e.    menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan TNI/Polri dan instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakat;
f.    penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
g.    pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
h.    melaksanakan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
i.    Pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan instansi terkait;
j.    melaksanakan pembantuan kegiatan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala desa;
k.    menyelenggarakan pembinaaan dan pemberdayaaan anggota perlindungan masyarakat;
l.    merumuskan hasil pengkajian penanganann masalah aktual daerah dan tindaklanjut kebijakan penanganan pemberdayaan;
m.    mengumpulkan data yang berkaitan dengan segala bentuk penyakit masyarakat termasuk penyalahgunaan dan pengedaran narkoba;
n.    melaksanakan  penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian aksi premanisme dan tindak kejahatan dan  penyakit masyarakat lainya;
o.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
p.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
q.    membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
r.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan;
s.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Kebakaran
Paragraf 1
Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran
Pasal 165
(1)    Bidang Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pasca kebakaran  serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
a.    perencanaan operasional kegiatan urusan pemadam kebakaran meliputi pencegahan, penanggulangan,  dan pasca kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
b.    pelaksanaan tugas  urusan pemadam kebakaran meliputi pencegahan, penanggulangan  dan pasca kebakaran perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
c.    pengkoordinasian perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan urusan pemadam kebakaran meliputi pencegahan, penanggulangan  dan pasca kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
d.    pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemadam kebakaran meliputi pencegahan, penanggulangan dan pasca kebakaran  serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)    Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai uraian tugas:
a.    menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang;
b.    menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kebakaran;
c.    melaksanakan pembinaan personil/petugas kebakaran;
d.    melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan kebakaran;
e.    memimpin dan mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran dan Seksi Pencegahan Penanganan Pasca Kebakaran;
f.    menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas atau petunjuk Kasat Pol PP;
g.    melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan atau satuan kerja lainnya di dalam maupun di luar tentang pelayanan jasa publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran;
h.    memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik yang berkaitan dengan kebakaran;
i.    memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
j.    menyusun laporan tertulis situasi dan kondisi saat di perlukan;
k.    mengkoordinasikan pengumpulan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan segala macam bentuk pencegahan, penanggulangan dan logistik sebelum dan pasca kebakaran;
l.    mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
m.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
o.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas  kepada bawahan;
p.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan serta memberikan saran dan pertimbangan.

Paragraf 2
Seksi Pemadam Kebakaran
Pasal 166
(1)    Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok penanganan kebakaran.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas:
a.    menyusun rencana dan program kerja operasional dan  pemadam kebakaran;
b.    melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemadam kebakaran;
c.    melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kebakaran;
d.    melaksanakan patroli mobil pemadam kebakaran;
e.    memonitoring sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
f.    melaksanakan penanganan pemadaman api pada lokasi kebakaran;
g.    melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemadaman kebakaran;
h.    melayani dan menindaklanjuti laporan pengaduan terjadinya kebakaran;
i.    mengantisipasi terjadinya kebakaran yang lebih luas/penyebarluasan kebakaran;
j.    menyusun standart operasional prosedur pemadaman kebakaran;
k.    melaksanakan pelatihan secara berkala terhadap semua anggota pemadaman kebakaran;
l.    menyediakan sarana dan prasarana panggilan darurat untuk menindaklanjuti laporan pengaduan atas kejadian kebakaran;
m.    memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
o.    membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang;
p.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan;
q.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.





Paragraf 3
Seksi Pencegahan dan Penanganan Pasca Kebakaran
Pasal 167
(1)    Seksi Pencegahan dan Penanganan Pasca Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang  berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok pencegahan dan penanganan pasca kebakaran;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Pasca Kebakaran mempunyai uraian tugas:
a.    penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan  pencegahan dan penanganan pasca kebakaran;
b.    penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan pasca kebakaran;
c.    melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanganan pasca kebakaran;
d.    menginventarisasi jumlah kerugian dan korban bencana pasca kebakaran;
e.    melakukan investigasi penyebab kebakaran pasca terjadinya kebakaran;
f.    melakukan pengamanan dan antisipasi akan adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan pasca kebakaran;
g.    menyediakan logistik pasca kebakaran;
h.    melaksanakan kerjasama dengan dinas kesehatan, dinas sosial dan BPBD dalam hal pemulihan trauma korban kebakaran;
i.    memetakan wilayah yang rawan kebakaran;
j.    memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k.    melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
l.    membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang;
m.    mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan;
n.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.