Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat
Berita

Antisipasi Peredaran rokok ilegal, Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Pakpak Bharat Lakukan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Jumat, 30 September 2022

Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pakpak Bharat menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Aturan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2022, Kamis (29/09/2022). 

Sosialisasi dibuka Wakil Bupati Pakpak Bharat Dr. H. Mutsyuhito Solin, M.Pd, dalam arahannya menyampaikan, kedatangan narasumber dari Bea dan Cukai Pematang Siantar bisa membawa manfaat bagi Kabupaten Pakpak Bharat untuk menekan peredaran rokok ilegal yang berakibat kerugian negara,persaingan tidak sehat antar pedagang dan kerugian pada konsumen.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari, dilaksanakan di Aula Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Pakpak Bharat dengan menghadirkan Narasumber dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar yaitu Ibu Virgilia Letare Trishanti selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dan Bpk. Septino Binsar Jonli Pandiangan. 

Sosialisasi ini juga turut dihadiri langsung oleh Bpk. Anju Hamonangan Gultom selaku Kepala kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar.

Wakil Bupati juga menekankan, karena disinyalir masih terdapat peredaran rokok illegal di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga perlu kiranya Bea Cukai Pematang Siantar dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengadakan sosialisasi utamanya kepada masyarakat pedagang rokok.

Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, saya harapkan berdampak pada pengetahuan masyarakat ketika terjadi penindakan atau penegakan hukum, masyarakat tahu, bahwa ini benar-benar melanggar hukum. 

Narasumber menjelaskan, jenis barang kena cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1, yakni etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau.

Sedangkan yang termasuk rokok ilegal, yakni rokok polos, diancam pidana penjara 1 tahun sampai denga 5 tahun dan/atau denda 2x sampai dengan 10x nilai cukai (Pasal 54 UU Cukai).

“Kemudian rokok dengan pita cukai palsu. Ini bisa dipidana penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan/atau denda 10x sampai dengan 20x nilai cukai (Pasal 55 huruf a,b,c UU Cukai),” jelasnya.

Selanjutnya rokok dengan pita cukai bekas. Pidana penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan/atau denda 10x sampai dengan 20x nilai cukai (Pasal 55 huruf a,b,c UU Cukai).

Berikutnya, rokok dengan pita cukai bukan keperuntukannya, pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan/atau denda 2x sampai dengan 10x nilai cukai (Pasal 50 UU Cukai).

Rokok dengan pita cukai bukan haknya. Pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan/ataubdenda 2x sampai dengan 10x nilai cukai (Pasal 58 UU Cukai).

Virgilia Letare Trishanti juga menjelaskan, ciri-ciri rokok ilegal, yakni tidak mencantumkan kota produksi, harga rokok SKM sekitar Rp 5.000,00 atau kurang dari Rp10.000,00.

Berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Esra Anakampun,S.STP selaku Plt. Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Pakpak Bharat dalam paparannya menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 215 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau meliputi Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. 

Rudolf Agus Solin, ST.,MM selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sekaligus ketua penyelenggara kegiatan, mengharapkan kedepan Satpol PP Kabupaten Pakpak Bharat dapat bekerjasama melakukan operasi penindakan rokok ilegal di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar untuk menekan peredaran rokok ilegal. (Satpol PP)